Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 Tentang Penambahan Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Sumatera Utara

Rabu, 28 Oktober 2026

Fitur Aksesibilitas

filter_b_and_w

Grayscale
contrast

High Contrast
invert_colors

Negative Contrast
record_voice_over

Text to Speech

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-Undangan
Judul Tentang	Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
T.E.U	Indonesia, Pemerintah Pusat
Nomor	8
Judul Nomor	kanan 8 Tahun 1958
Bentuk	Undang-Undang Darurat
Bentuk Singkat	UUDrt
Tahun	1958
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	27 Desember 1958
Tanggal Pengundangan	31 Desember 1958
Tanggal Berlaku	01 Januari 1959
Sumber	LN. 1958/No. 156, TLN No. 1684, LL SETNEG: 3 HLM
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Pemerintah Pusat
Pemrakarsa	Pemerintah Republik Indonesia
Penandatangan	Soekarno

Abstrak

Teks abstrak belum tersedia untuk peraturan ini.

PDF kanan 8 Tahun 1958.pdf

Buka di Tab Baru Unduh

Kategori Dokumen	Peraturan Perundang-Undangan
Singkatan Kategori	UUDrt
Status	Berlaku

Dokumen Utama PDF Document

kanan 8 Tahun 1958.pdf

Unduh File

Status Peraturan

Berlaku
Hubungan dengan Peraturan Lain

Diubah dengan :
a.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

b.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

c.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang Ditambah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi