Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Universitas Sumatera Utara

Rabu, 28 Oktober 2026

Fitur Aksesibilitas

filter_b_and_w

Grayscale
contrast

High Contrast
invert_colors

Negative Contrast
record_voice_over

Text to Speech

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Tipe Dokumen	Peraturan Perundang-Undangan
Judul Tentang	Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
T.E.U	Indonesia, Pemerintah Pusat
Nomor	7
Judul Nomor	7 Tahun 1955
Bentuk	Undang-Undang Darurat
Bentuk Singkat	UUDrt
Tahun	1955
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	11 Mei 1955
Tanggal Pengundangan	13 Mei 1955
Tanggal Berlaku	13 Mei 1955
Sumber	LN. 1955 No. 27, TLN No. 801, LL SETNEG: 25 HLM
Bahasa	Bahasa Indonesia
Lokasi	Pemerintah Pusat
Pemrakarsa	Pemerintah Pusat
Penandatangan	Soekarno

Abstrak

Teks abstrak belum tersedia untuk peraturan ini.

PDF Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955.pdf

Buka di Tab Baru Unduh

Kategori Dokumen	Peraturan Perundang-Undangan
Singkatan Kategori	UUDrt
Status	Berlaku

Dokumen Utama PDF Document

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955.pdf

Unduh File

Status Peraturan

Berlaku
Hubungan dengan Peraturan Lain

Diubah dengan :
a.
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

b.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

c.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang Ditambah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi